Plagiarism Checker X Originality Report
Similarity Found: 21%

Date: Selasa, Agustus 14, 2018
Statistics: 1647 words Plagiarized / 7816 Total words
Remarks: Medium Plagiarism Detected - Your Document needs Selective Improvement.
-------------------------------------------------------------------------------------------

Model Pelaksanaan Mediasi Melalui Pranata Tutur Pada Masyarakat Batak Muslim Tapanuli Selatan ANWAR SADAT DAN AHMAD LAUT HASIBUAN (Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah, Medan Sumatera Utara Email: anwarsadathrp@umnaw.ac.id ABSTRACT This article examines the contribution of local culture or costum ( adat) in family conflict management among Batak Muslims in Southern Tapanuli. 

It is very common that marital conflicts ended up in the court. To avoid engaging court to judge a marital conflict within a family, Batak Muslim in Southern Tapanuli utilized Dalihan Na Tolu custom to resolve the problem. Batak Muslims in Southern Tapanuli often mediated the conflicting couples through a process, which is referred to as Tutur. 

By utilizing anthropological and socio-legal approach, the authors analyze the effectiveness in utilizing Tutur tradition among Batak Muslim family and argue that local costum such as Tutur has still played an effec- tive role in preventing divorce as well as in reconciling conflicting family mem- bers. Key Words: 1) Mediation Process, 2) Regulation of Tutur, 3. 

Batak Muslim society ABSTRAK Artikel ini mengkaji kontribusi budaya lokal atau adat dalam management konflik keluarga di kalangan masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Selatan. Pada umumnya konflik keluarga akan berakhir di pengadilan. Dalam rangka mengurangi keterlibatan pengadilan dalam konflik keluarga, masyarakat Batak Muslim melibatkan budaya Dalihan Na Tolu dalam menyelesaikan persoalan konflik keluarga. Batak Muslim di Tapanuli Selatan juga menggunakan sebuah proses yang disebut tradisi Tutur. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan antropologis dan yuridis sosiologis (sosio legal approach) atau pendekatan hukum sosiologis/empiris. Penulis juga berpendapat bahwa tradisi Tutur masih memliki peran efektif dalam menanggulangi konflik perceraian maupun merekonsiliasi anggota keluarga yang berseteru. ?????????????????? ????????????????????? DOI 10.18196/AIIJIS.2016.0064.253-278 ???????????????????? ??????????????????? 254254254254254 A F KA R U N A Kata Kunci: 1) Pelasanaan Mediasi, 2) Pranata Tutur, 3. 

Masyarakat Batak Muslim PENDAHULUAN Sudah puluhan tahun peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH.Prdt) dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan perkawinan dan pelaksanaan mediasi dalam upaya pencegahan perceraian di Indonesia. 

Namun demikian, kasus perceraian terus saja terjadi, bahkan jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Pengadilan Agama Kelas I A, sepanjang tahun 2014 ada 1.960 wanita di Medan menggugat cerai. Kemudian dari jumlah itu, sebanyak 1.660 wanita resmi bercerai dan 300 gugatan masih dalam proses sidang. Sementara, sebanyak 13 perkara tidak sempat masuk karena ditolak. 

Sementara suami yang menggugat cerai isteri selama tahun 2014, berjumlah 653 perkara. Sebanyak 523 perkara sudah diputus, sehingga bersisa 130 perkara. Sementara 11 perkara, tidak diterima. 1 Hasil penelitian M. Syaifuddin dan Sri Turatmiah mengemukakan bahwa kasus gugatan cerai di Pengadilan Agama Palembang menempati urutan teratas, sepanjang tahun 2009 (72%), 2010 (72%), dan 2011 (bulan Juni) sebanyak 70%. 

2 Muhammad Julijanto, Masrukhin, Ahmad Kholis Hayatuddin mengemukakan bahwa kasus perceraian secara nasional dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan, namun fenomena ini tidak bisa digeneralisir karena setiap daerah mempunyai latar belakang dan budaya yang berbeda. Berdasarkan catatan Kantor Kemeterian Agama (Kemenag) diWonogiri dalam setahun rata-rata ada 10.000-11.000 pernikahan. 

Dari jumlah tersebut angka perceraiannya berkisar 8-9 persen. 3 Sebagian besar terjadinya perceraian selama ini, disebabkan oleh selain kurang dilibatkannya masyarakat adat dalam melaksanakan mediasi sebagai upaya pencegahan perceraian, juga materi pengaturan hukum tentang pelaksanaan mediasi masih dirasa kurang tegas, adil dan bermanfaat, terutama menyangkut 4 (empat) faktor berikut: 1) alasan yang membolehkan perceraian, 2) persyaratan orang yang kompeten menjadi mediator, 3) pihak yang berhak mengangkat mediator, 4) prosedur pelaksanaan mediasi dalam pencegahan perceraian. ???????????????????? ??????????????????? 255255255255255 Vol. 12 No. 

2 Desember 2016 Akibat dari adanya beberapa alasan yang tidak pantas dijadikan sebagai alasan yang membolehkan perceraian selama ini, maka secara otomatis terjadi kemudahan bagi suami maupun isteri untuk mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. Memang perceraian dibolehkan jika memang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1-3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. 

Kemudian perceraian juga dibolehkan menurut Pasal 116 ayat (1-8) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan juga menurut Kitab Hukum Perdata (KUH. Pdt) BAB X tentang Pembubaran Perkawinan Bagian 3 Pasal 209. Miftahul Jannah 4 mengemukakan bahwa pada dasarnya ajaran agama Islam tidak menghendaki adanya suatu perceraian, namun jika rumah tangga sudah tidak mungkin lagi bisa dipertahankan, Islam memberikan jalan keluar yaitu melalui lembaga perceraian, dan itu merupakan pilihan terakhir dalam menghadapi kehidupan rumah tangga yang sedang dalam ketidak harmonisan, dalam arti upaya damai yang ditempuh mengalami kegagalan. 

Sekalipun perceraian dibolehkan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di atas, bukan berarti perceraian dapat begitu saja dilaksanakan dengan mudah, tetapi harus terlebih dahulu melalui proses mediasi sesuai dengan prosedur yang benar, dilakukan oleh mediator yang kompeten, dan harus memenuhi alasan perceraian yang layak, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam setiap kali terjadi perceraian di Indonesia. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa percekcokan rumahtangga yang mengarah kepada tuntutan perceraian juga sering terjadi di kalangan masyarakat adat Batak Muslim Tapabuli Bagian Selatan. Namun mayoritas percekcokan rumah tangganya dapat diselesaikan secara bijaksana setelah terlebih dahulu diadakan mediasi melalui pranata Tutur, tanpa harus menempuh jalur pengadilan. 

Karena dalam pranata Tutur telah di atur di dalamnya tentang prosedur pelaksanaan mediasi, alasan yang dolehkan dan dilarang melakukan perceraian, orang yang layak menjadi mediator dan orang yang berhak mengangkat mediator. Potensi masyarakat adat yang begitu besar haruslah dikelola dengan benar, supaya pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian gugatan perceraian tidak hanya bertumpu pada aparat penegak hukum dan pemerintah ???????????????????? ??????????????????? 256256256256256 A F KA R U N A semata, namun harus juga dilibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat adat dengan berbagai perangkat hukum adat dan kearifan lokal yang dimilikinya. 

Pelaksanaan mediasi secara adil, arif dan bijaksana bukanlah barang jadi yang datang begitu saja, tetapi ia merupakan proyek sosial yang mesti dibina dan diarahkan sehingga perceraian dapat dicegah, setidaknya dapat diminimalisir jumlahnya di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat diambil beberapa masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini, yakni: 1. 

Bagaimana model pelaksanaan mediasi dalam pencegahan perceraian melalui pranata Tutur pada masyarakat adat Dalihan na Tolu? 2. Bagaimana persyaratan sebagai mediator dalam upaya pencegahan perceraian melalui pranata Tutur pada masyarakat adat Dalihan na Tolu? 3. Bagaimana prosedur dan sistem musyawarah pelaksanaan mediasi dalam pencegahan perceraian melalui pranata Tutur pada masyarakat adat Dalihan na Tolu? METODE PENELITIAN Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian hukum empiris,5 karena penelitian empiris merupakan penelitian tentang hukum yang hidup di masyarakat, yang diterapkan atau dilaksanakan oleh anggota masyarakat.6 

permasalahan yang diteliti menyangkut praktek nyata yang dilakukan oleh masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan terhadap penyelesaian sengketa perkawinan. Sedangkan pendekatan yang dipakai adalah dengan menggunakan pendekatan antropologis (suatu ilmu yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat-masyarakat sederhana, maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan) 7 dan yuridis sosiologis (sosio legal approach) atau pendekatan yuridis empiris, yakni pendekatan kenyataan hukum masyarakat dengan mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya, mengingat permasalahan utama yang diteliti dan dikaji dalam penelitian ini adalah: 1) identifikasi terhadap hukum adat yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat muslim Batak di Tapanuli Bagian Selatan, 2) efektivitas hukum adat yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat muslim Batak di Tapanuli Bagian Selatan. ???????????????????? ??????????????????? 257257257257257 Vol. 12 No. 

2 Desember 2016 LOKASI PENELITIAN Berdasarkan pertimbangan keadaan wilayah, terutama menyangkut pola pernikahan masyarakat adat Batak beserta cara-cara penyelesaian sengketa yang timbul akibat pernikahan, kondisi geografis, potensi alam serta pola kebudayaannya, maka lokasi penelitian dipilih di Kabupaten Tapanuli Bagian Selatan yang tersebar dalam 3 (tiga) desa pada 3 (tiga) kecamatan, yakni: a) Desa Portibi Julu Kecamatan Portibi, b) Desa Aek Bayur Kecamatan Batunadua, c) Desa Padang Garugur Kecamatan Padang Bolak. Penentuan lokasi tersebut didasarkan atas beberapa pertimbangan berikut: a. 

Daerah tersebut merupakan wilayah tempat tinggal suku-suku Batak yang masih mengamalkan dan mempergunakan pranata Tutur yang termuat dalam adat Dalihan na Tolu sebagai landasan dan pedoman dalam melaksanakan mediasi; b. Masyarakat yang tinggal pada daerah tersebut selalu melaksanakan mediasi melalui pranata Tutur dalam menyelesaikan setiap sengketa perkawinan; c. 

Daerah tersebut merupakan wilayah yang memiliki penduduk yang jarang menggunakan pengadilan sebagai tempat penyelesaian sengketa yang timbul dari pernikahan. SAMPEL PENELITIAN Sampel ditentukan berdasarkan purposive sampling, karena penelitian ini dikelompokkan berdasarkan keterlibatan pihak-pihak atas pelaksanaan mediasi melalui pranata Tutur dalam pencegahan perceraian di masing- masing daerah penelitian. 

Jumlah sampel ditetapkan sebanyak 120 orang dari seluruh daerah yang diteliti, seperti tergambar dalam tabel di bawah ini: Tabel 1. Daftar Jumlah dan Klasifikasi Sampel pada Masyarakat Batak Muslim tapanuli Selatan No Lokasi KLASIFIKASI RESPONDEN Jumlah Instansi Pemerintah Masyarakat Batak Tokoh Adat Tokoh Agama 1 Desa Portibi Julu Kec. Portibi 2 18 10 10 40 2 Desa Aek Bayur Kec. Batunadua 2 18 10 10 40 3 Desa Padang Garugur Kec. 

Padang Bolak 2 18 10 10 40 6 54 30 30 120 ???????????????????? ??????????????????? 258258258258258 A F KA R U N A HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Prosedur Pelaksanaan Mediasi melalui pranata Tutur dalam Menyelesaikan Sengketa Perkawinan pada Masyarakat Batak Muslim Keberadaan Tutur ini dalam masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan adalah amat penting sekali terutama dalam bidang penyelesaian sengketa perkawinan. 

Jika terjadi sengketa perkawinan di tengah-tengah masyarakat, maka penyelesaiannya dilakukan mediasi melalui pranata Tutur yang terkandung dalam masyarakat Batak Muslim Tapanuli Selatan. Adapun model pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan sengketa perkawinan sebagai berikut: 8 Pertama, jika terjadi sengketa perkawinan yang berasal dan bersumber dari seorang suami, maka pelaksaaan mediasinya dilakukan oleh Tutur yang terkandung dalam Anak Boru (sejalan dengan Q.S. 

An Nisa/4: 35 yang artinya:”jika kamu kuatir terdapat perselisihan/perbeda’an antara istri dengan suami, makahendaknya suami istri tersebut mencari hakim yaitu laki-laki yang adil yang mereka ridloi/hendaki, yaitu dari kerabat/keluarga laki-laki dan dari kerabat/keluarga perempuan tersebut) sebagaimana tertera dalam tabel berikut: Tabel 2. 

Jenis Tutur yang Terkandung dalam Anak Boru NO TUTUR SUAMI (PIHAK ANAK BORU) TUTUR ISTRI (PIHAK MORA) 1 Aya (ayah) Amang Boru (mertua laki-laki isteri) 2 Uma (ibu) Ambou (mertua perempuan istri) 3 Ompung Halaklai (kakek) Ompung Halaklai (kakek) 4 Ompung Daboru (nenek) Ompung Daboru (nenek) 5 Abang (abang) Halak Bayo (abang ipar) 6 Angkang (kaka k) Eda (kakak ipar perempuan) 7 Anggi Halaklai (adek laki-laki) Halak Bayo (adek ipar laki-laki) 8 Anggi Daboru (adek perempuan) Eda (adek ipar perempuan) 9 Uda (paman) Amang (keponakan) 10 Nanguda (bibi) Inang (keponakan perempuan) 11 Pahoppu Halaklai dan keturunannya ke bawah (cucu laki-laki) Kahanggi keluarga sedarah) 12 Pahoppu Daboru cucu perempuan) 13 Perwakilan Masyarakat yang Se-Marga dengan Suami Kedua, sebaliknya, jika terjadi sengketa perkawinan yang bersumber dari pihak istri, maka pelaksanaan mediasinya dilakukan oleh Tutur yang terkandung dalam Mora (sejalan dengan Q.S. 

An Nisa/4: 35) sebagaimana tertera dalam tabel berikut: ???????????????????? ??????????????????? 259259259259259 Vol. 12 No. 2 Desember 2016 Tabel 3. Jenis Tutur yang Terkandung dalam Mora NO TUTUR ISTRI (PIHAK MORA) TUTUR SUAMI (PIHAK ANAK BORU) 1 Aya Tulang 2 Uma Nantulang 3 Ompung Halaklai Ompung Halaklai 4 Ompung Daboru Ompung Daboru 5 Abang Tunggane 6 Angkang Ompung Bayo 7 Anggi Halaklai Tunggane 8 Anggi Daboru Ompung Bayo 9 Uda Tulang 10 Nanguda Nantulang 11 Pahoppu Halaklai dan keturunannya ke bawah Amang 12 Pahoppu Daboru Inang 13 Seluruh Masyarakat yang Se-Marga dengan Istri Mora Model pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam poin 1 dan 2 adalah sejalan dengan Firman Allah sebagaimana tertuang dalam Q.S. An Nisa/4: 35. 

Setiap kehidupan rumah tangga, tidak selamanya berjalan dengan mulus. Ada saatnya mengalami kebahagiaan dan ada saatnya pula menemukan berbagai masalah, baik yang bersifat kecil maupun yang bersifat besar. Ada pula masalah rumah tangga muncul disebabkan oleh tingkah laku istri dan ada pula saatnya masalah disebabkan oleh tingkah laku suami. 

Kalau seandainya masalah rumah tangga muncul dikarenakan oleh perlakuan istri melalukan Nusyuz (Nusyuz adalah meninggalkan kewajiban bersuami istri, nusyuz dari pihak istri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya), maka al-Qur'an Q.S. An Nisa/4: 34 memberikan 3 (tiga) langkah yang harus dilakukan, yakni: MEMBERI NASIHAT DENGAN PENUH KEBIJAKSANAAN. 

Memberikan nasihat merupakan langkah pertama dalam upaya menyelesaikan sengketa dalam perkawinan sebagaimna yang difirmankan Allah dalam al-Qur'an:”Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka...”. (Q.S. An-Nisa/4: 34). Kata nasihat diambil dari kata kerja “ Nashaha (bahasa Arab)” yang berarti membimbing atau mengarahkan. 

9 Sedangkan pengertian nasihat secara istilah adalah usaha memberikan arahan pada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan agar ia dapat berbuat sesuai dengan kehendak ???????????????????? ??????????????????? 260260260260260 A F KA R U N A yang memberi nasihat. Sedangkan Imam As Syayuti berpendapat bahwa nasihat merupakan suatu upaya memberikan bimbingan kepada sesorang agar ia berjalan di jalan yang lurus sesuai dengan ketentuan syariat Islam. 

Setiap orang mempunyai potensi untuk berbuat salah, oleh karenanya nasihat sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia terutama sekali dalam kehidupan suami istri. Imam Syafi‘i berpendapat bahwa nasihat pada manusia mempunyai 2 (dua) fungsi, yakni: a) fungsi Ijtinab (preventif), artinya nasihat berperan besar dalam mencegah orang dari berbuat kesalahan, b) fungsi Amer (perintah), artinya nasihat berperan menyuruh dan memerintahkan orang untuk mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan laragan-Nya. 

Kehadiran nasihat dalam kehidupan rumah tangga sangat penting sekali, karena akan dapat mempersatukan dua hati yang mulai retak dan juga dapat mengeratkan dua hati yang saling mencintai. PISAH RANJANG UNTUK SEMENTARA WAKTU. Pisah ranjang merupakan salah satu alternatif dalam menyelesaikan sengketa dalam perkawinan sebagaimana yang difirmankan Allah SWT:”..Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka ....(Q.S. An Nisa/ 4: 34). 

Perintah pisah ranjang dalam ayat ini menunjukkan kata nasihat seorang suami kepada istrinya dalam bentuk isyarat. Isyarat dalam Islam dapat dipergunakan sebagai alat menjelaskan maksud seseorang kepada orang lain. Nasihat yang dilakukan melalui isyarat dipandang sama nilainya dengan nasihat yang dilakukan melalui lisan. 

Sebab kedua cara ini memiliki maksud yang sama, yakni untuk menasihati orang lain agar selalu berada pada jalan yang benar sesuai syariat Islam dan Undang-undang perkawinan. Sebagian ahli Fiqh berpendapat bahwa nasihat berdasarkan isyarat sangat diperlukan apabila ia merasa gagal memberi nasihat melalui lisan. MEMUKUL YANG TIDAK MENYAKITKAN. 

Adapun yang dimaksud adalah melakukan pemukulan yang sekiranya tidak menyakitkan dan tidak membahayakan dengan tujuan untuk menyadarkan istri sebagaimana firman Allah:”... Dan pukullah mereka...”(Q.S. An Nisa/4: 34). al-Qur'an memang membolehkan suami memukul istri yang berbuat salah dalam pergaulan dengan suaminya dan berjalan pada jalan yang sesat, sehingga dia tidak mau berhenti dari ???????????????????? ??????????????????? 261261261261261 Vol. 12 No. 2 Desember 2016 kesesatannya. 

Tawaran pemukulan yang dimaksudkan al-Qur'an ini adalah pemukulan yang bersifat pengobatan, sedangkan pengobatan ini hanya diperlukan dalam keadaan darurat. Memukul istri dengan sesuatu yang tidak membahayakannya jauh lebih baik daripada perceraian. Sebab perceraian itu dapat meruntuhkan eksistensi rumah tangga dan merobek-robek ikatan rumah keluarga. 

Kalu boleh dibandingkan antara bahaya yang ringan dengan bahaya yang besar, maka melakukan bahaya yang ringan akan lebih baik daripada melakukan bahaya yang lebih besar. Pukulan bukanlah merendahkan derajat wanita, tetapi pukulan adalah salah satu metode pengobatan kejahatan dalam Islam dimana pada satu saat sangat bermanfaat bagi jiwa yang kurang lurus sebagaimana yang disebutkan dalam pepatah:”Seorang yang bodoh perlu diketuk dengan tongkat, tetapi seorang yang pintar cukup diketuk dengan isyarat”. 

Kebolehan laki-laki memukul istrinya bukan bertentangan dengan fitrah manusia atau tindakan itu bukan termasuk kategori pelanggaran HAM seperti yang digembar-gemborkan sekarang ini. Sesungguhnya pemukulan itu hanya diperlukan ketika situasi rumah tangga terancam hancur. Itupun hanya dibenarkan terhadap suami yang sudah membuat perhitungan baik, bukan dengan emosi semata. 

Kemudian jika seorang suami berbuat nusyuz kepada isterinya, maka langkah yang dilakukan sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Q.S. An Nisa/4: 128:” dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. 

dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. Apabila belum dapat diselesaikan melalui model mediasi seperti di atas, maka dilakukan mediasi dengan melibatkan Tutur yang terkandung di dalam mora dengan Tutur yang terkandung di dalam Anak Boru secara bersamaan dengan melibatkan Kahanggi dari kedua belah pihak (sejalan dengan Q.S. 

An Nisa/4: 34); Model mediasi dalam poin 3 di atas adalah sejalan dengan Q.S. An Nisa/4: 35 dimana Allah SWT telah memerintahkan bahwa jika dikhawatirkan ada persengketaan antara keduanya (suami isteri), maka kirimlah seorang hakam (mediator) dari keluarga laki-laki dan ???????????????????? ??????????????????? 262262262262262 A F KA R U N A seorang hakam (mediator) dari keluarga perempuan. 

Jika dengan model pelaksanaan mediasi ketiga ini juga sengketanya belum bisa diselesaikan, maka dilakukan lagi mediasi dengan melibatkan: 1. Tutur yang terkandung dalam Mora; 2. Tutur yang terkandung dalam Anak Boru; 3. Tutur yang terkandung dalam Kahanggi; 4. Harajaon (satu orang mewakili keturunan Raja atau disebut dengan Bona Bulu); 5. Hatobangon (salah seorang dari tokoh adat/tokoh masyarakat); 6. 

Orang Kaya (orang yang pandai dalam bidang adat Dalihan na Tolu); 7. Ompu ni Kotuk; 8. Goruk-Goruk Hapinis. Apabila juga belum dapat diselesaikan melalui model mediasi yang keempat di atas, maka mediasi dilaksanakan di Pengadilan Agama sebagai alternatif terakhir dalam menyelesaikan sengketa perkawinan pada masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan. Berdasarkan Arahan Mahkamah Agung No. 

1/2008 yang menyebutkan bahwa selain hakim, ada 10 mediator dari luar, termasuk dari kalangan perguruan tinggi dalam melakukan mediasi supaya terjadi perdamaian antara kedua belah pihak, sehingga perceraian tidak sampai terjadi. Lain halnya dengan model mediasi yang dilakukan dalam masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan bahwa prosedur mediasi dan pihak yang menjadi mediator adalah berbeda dengan apa yang telah diatur dalam perundang-undangan perkawinan. 

Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 4: Tabel di atas menunjukkan bahwa model pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perkawinan pada masyarakat Batak Muslim Tapanuli Bagian Selatan adalah berbeda dengan model pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa yang berlaku dalam perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa di Indonesia. 

Beberapa perbedaannya dapat dilihat dalam tabel 5: Keberadaan masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan sangat besar peranannya dalam menciptakan suasana kehidupan yang cukup baik, kondusif, saling menghargai dan hormat menghormati antara sesama suami isteri, keluarga dan masyarakat, sekalipun penduduknya menganut berbagai agama. 

Kentalnya rasa kekeluargaan dan persaudaraan yang terdapat dalam masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan ???????????????????? ??????????????????? 263263263263263 Vol. 12 No. 2 Desember 2016 menjadikan salah satu faktor terciptanya persaudaraan dan keakraban. Pasalnya, jika terjadi perselihan di antara dua orang atau lebih, sekalipun menyangkut sengketa rumah tangga, biasanya akan cepat terselesaikan disebabkan oleh adanya hubungan kekeluargaan di antara mereka menurut konsep Tutur. 

Bagaimana mungkin bisa terjadi permusuhan kalau lawan perselisihannya adalah kahangginya, anak borunya atau moranya. Mora tidak akan mungkin tega memusuhi apalagi mencelakakan anak borunya. Sebab, ia adalah bagian dari keluarga menantunya. Masyarakat Batak Muslim Tapanuli Selatan umumnya melaksanakan mediasi dengan menggunakan pranata Tutur dalam menyelesaikan sengketa perkawinan karena mereka menganggap bahwa pelaksanaan mediasi dengan menggunakan pranata Tutur jauh lebih membawa keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi mereka. 

Lebih jelasnya dapat dilihat dalam keterangan tabel berikut: Tabel 6. Jawaban responden tentang pelaksanaan mediasi melalui pranata Tutur dalam penyelesaian sengketa perkawinan pada masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan NO JAWABAN RESPONDEN JUMLAH (%) 1 Melalui pranata Tutur 69 57.5 2 Melalui Pengadilan 35 29.7 3 Melalui Perangkat Desa 16 13.3 

Jumlah 120 100 Sumber: Data Primer 2010 Berdasarkan keterangan tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 57.5% responden menjawab bahwa sengketa perkawinan diselesaikan melalui mediasi dengan menggunakan pranata Tutur, 29.7% menjawab diselesaikan melalui pengadilan dan sebanyak 13.3% menjawab diselesaikan melalui perangkat desa. 

Data di atas membuktikan bahwa mayoritas sengketa perkawinan lebih sering dimediasi melalui pranata Tutur dengan segala prosedur dan instrumen yang harus dilalui dan dipenuhi daripada melalu jalur pengadilan. Seklain itu, pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perkawinan melalui pranata Tutur ini, justru lebih diminati oleh masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan sejak jaman dahulu hingga sekarang. 

Kondisi ini terjadi disebabkan oleh beberapa hal sebagaimana dipaparkan dalam tabel berikut: ???????????????????? ??????????????????? 264264264264264 A F KA R U N A Tabel 4. Model Penyelesaian Sengketa Perkawinan pada Masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan ATURAN PENYELESAIAN SENGKETA PERKAWINAN TAHAPAN PENYELESAIAN SENGKETA MODEL PENYELESAIAN SENGKETA PIHAK YANG MENJADI MEDIATOR PIHAK YANG BERWENANG MENGANGKAT MEDIATOR Tutur yang terkandung dalam Adat Dalihan na Tolu 1. 

Sengketa perkawinan yang bersumber dari seorang suami Tahi Ungut- ungut Tutur yang terkandung dalam Anak Boru (a. Paham adat, b. Paham masalah) Keluarga Suami 2. Sengketa perkawinan yang bersumber dari pihak istri Tahi Ungut- ungut Tutur yang terkandung dalam Mora (a. Paham adat, b. Paham masalah) Keluarga isteri 3. Jika sengketa belum selesai pada model ke-1 dan 2 Tahi Dalihan na Tolu Tutur yang terkandung di dalam Anak Boru dan Mora (a. Paham adat, b. 

Paham masalah) Keluarga suami dan isteri 4. Jika sengketa belum selesai pada model ke-3 Tahi Haruaya Mardomu Bulung 1. Tutu r yang terkandung dalam Anak Boru; 2. Tutur yang terkandung dalam Mora; 3. Tutur yang terkandung dalam Kahanggi; 4. Pihak harajaon; 5. Pihak hatobangon Selain keluarga suami dan isteri, juga dilibatkan pihak h arajaon dan h atobangon Tabel 5. 

Perbedaan Model Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan Menurut Hukum Adat Masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan dan Undang-undang Perkawinan ATURAN PENYELESAIAN SENGKETA PERKAWINAN MODEL PENYELESAIAN SENGKETA PIHAK YANG MENJADI MEDIATOR PIHAK YANG BERWENANG MENGANGKAT MEDIATOR Tutur yang terkandung dalam Adat Dalihan na Tolu 1. Tahi Ungut-ungut 2. Tahi Dalihan na Tolu 3. Tahi Haruaya Mardomu Bulung 1. Tutur yang terkandung dalam Anak Boru; 2. 

Tutur yang terkandung dalam Mora; 3. Tutur yang terkandung dalam Kahanggi; 4. Pihak harajaon; 5. Pihak hatobangon Selain keluarga suami dan isteri, juga dilibatkan pihak harajaon dan hatobangon KHI Musyawarah antara sesama mediator Utusan dari keluarga suami dan isteri dengan pengawasan hakim Hakim KUH. Prdt Musyawarah antara sesama mediator Hakim yang telah ditunjuk Hakim Arahan MA No. 

1/2008 Musyawarah antara sesama mediator Selain hakim ada 10 dari luar Hakim ???????????????????? ??????????????????? 265265265265265 Vol. 12 No. 2 Desember 2016 Tabel 7. Jawaban responden tentang penyebab dijadikannya pranata Tutur sebagai landasan pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perkawinan pada masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan NO JAWABAN RESPONDEN JUMLAH (%) 1 Lebih membawa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum 51 42.5 

2 Pelaksanaan hasil putusannya diawasi oleh seluruh masysarakat secara bersamaan 27 22.5 3 Mengikuti tradisi dan kebiasaan nenek moyang yang selalu menyelesaiakan sengketa perkawinan melalui Tutur 42 35 Jumlah 120 100 Sumber: Data Primer 2010 Data di atas menunjukkan bahwa terdapat 42.5% responden menjawab bahwa penyebab dipergunakannya pranata Tutur dalam pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan sengketa perkawinan dikarenakan oleh putusannya lebih membawa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, terdapat 22.5% yang menjawab bahwa hasil putusan yang diproduk oleh pranata Tutur adalah mendapat pengawasan yang ketat dari seluruh masyarakat adat Batak setempat, terdapat 35% menjawab bahwa masyarakat lebih condong menggunakan pranata Tutur dalam menyelesaikan sengketa yang didasari oleh faktor mencontoh dan mengikuti tradisi dan kebiasaan nenek moyang. 

Hasil tabel di atas menunjukkan bahwa sekalipun negara menyediakan pengadilan sebagai lembaga penyelesaian berbagai sengketa yang resmi, termasuk sengketa dalam perkawinan, ternyata masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan tetap saja melaksanakan mediasi melalui pranata Tutur dalam menyelesaikan setiap sengketa perkawinan. 

Mereka lebih percaya bahwa pelaksanaan mediasi melalui pranata Tutur dalam menyelesaikan sengketa perkawinan, jika dibandingkan dengan pelaksanaan mediasi dengan melalui perantaraan pengadilan sebagai tempat penyelesaian sengketa perkawinan. Karena, setiap hasil putusan yang dikeluarkan melalui pranata Tutur ini dianggap lebih adil, manfaat dan lebih pasti karena hasil putusannya sesuai dengan cita-cita hukum dan perasaan hukum masyarakat. Tingginya rasa kepercayaan masyarakat terhadap proses mediasi melalui pranata Tutur ini adalah didasari oleh hal berikut: a. 

Hasil putusan yang dikeluarkan berdasarkan hasil mediasi melalui pranata Tutur ini dianggap lebih adil, manfaat dan lebih pasti karena ???????????????????? ??????????????????? 266266266266266 A F KA R U N A hasil putusannya sesuai dengan cita-cita hukum dan perasaan hukum masyarakat; b. Pelaksanaan putusannya diawasi oleh seluruh masyarakat adat; c. 

Para pihak yang bertindak sebagai hakim/pemutus dalam pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perkawinan itu adalah selain ada unsur harajaon, hatobangon sebagai orang yang dihormati dan disegani, juga ada unsur perwakilan masyarakat batak Muslim Tapanuli Selatan yang bertindak mewakili keluarga yang bersengketa. Keterangan di atas menunjukkan bahwa mayoritas sengketa perka- winan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat umumnya diselesaikan secara internal dalam masyarakat adat melalui Tutur, karena dianggap hasil putusannya lebih membawa keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat. 

Sedangkan pelaksanaan mediasi melalui pengadilan kurang me- muaskan bagi pihak yang kalah dengan alasan: a. Para hakim yang bertindak sebagai mediator merupakan orang yang tidak mereka kenal, sehingga menimbulkan rasa tidak simpati dan tidak percaya; b. Mediator yang terlibat dalam persidangan di pengadilan adalah semuanya dari pihak di luar lingkungan masyarakat adat dan tidak melibatkan perwakilan dari masyarakat adat Dalihan na Tolu, sehingga semua produk putusan yang lahir dari pengadilan tersebut dianggap tidak adil; c. 

Tidak ada rasa tanggung jawab bagi masyarakat adat, termasuk pihak Harajaon, tokoh adat, Hatobangon untuk mengawal dan mengawasi atas dilakasanakannya hasil putusan itu sendiri di tengah-tengah masyarakat. Lain halnya dengan hasil putusan yang lahir dari majelis adat, semua masyarakat ikut bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengontrol jalannya hasil putusan itu sendiri. 

Andaikan tidak dijalankan putusannya, niscaya masyarakat secara umum akan menegor dan menghukum kembali para pihak yang tidak mau menjalankan hasil putusannya; d. Hasil putusan yang diproduk oleh pengadilan biasanya melahirkan sebuah dendam baru bagi pihak yang kalah, sehingga memicu munculnya sengketa baru yang diwariskan kepada saudara dan generasi lainnya. 

Paparan di atas menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat adat enggan ???????????????????? ??????????????????? 267267267267267 Vol. 12 No. 2 Desember 2016 mempergunakan pengadilan sebagai tempat pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa yang berkaian dengan perkawinan. Sebaliknya mayoritas dari mereka lebih cenderung melaksanakan mediasi dengan mempergunakan pranata Tutur dalam menyelesaikan sengketa. 

Sekalipun demikian sakral dan agungnya pengaturan hukum tentang pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perkawinan yang terkandung dalam masyarakat Batak Muslim Tapanuli Bagian Selatan itu, ternyata masih terdapat sebagaian kecil dari masyarakat adat batak Mus- lim Tapanuli Selatan yang mempergunakan jasa pengadilan dalam menye- lesaikan sengketanya, termasuk penyelesaian sengketa perkawinan. Keadaan ini terjadi dilatar belakangi oleh beberapa faktor berikut: 1 a. 

Salah satu pihak atau kedua belah pihak sejak awal memiliki kesepa- katan dan pilihan yang sama agar sengketanya diselesaikan melalui Pengadilan Negeri; b. Salah satu pihak tidak mau menerima hasil putusan yang ditetapkan oleh majlis adat Dalihan na Tolu; c. Adanya saran dari pihak ketiga supaya sengketa perkawinan yang ada diselesaikan melalui pengadilan, karena dianggap memiliki kekuatan hukum yang tetap dalam pandangan Negara dan masyarakat. 

Masyarakat adat Batak memang sangat menghargai dan menghormati keberadaan Tutur, terutama dalam pelaksanaan mediasi untuk penyelesaian sengketa perkawinan. Sebab dalam masyarakat adat batak tersebut telah diatur bagaimana cara menyelesaikan sengketa perkawinan dengan penuh keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Mahkamah Agung menyadari bahwa selama ini terjadi penumpukan perkara di setiap tingkat peradilan, baik di tingkat PN, PT maupun MA. 

Untuk mengatasi penumpukan perkara tersebut Mahkamah Agung mem- buat peraturan Perma yang mengatur tentang prosedur mediasi yang terintegarasi dengan proses peradilan, dengan harapan para pihak yang bersengketa di pengadilan dapat mencapai kesepakatan perdamaian melalui proses mediasi, tidak dengan cara menempuh penyelesaian perkara yang bersifat ajudikatif(menghasilakan putusan pengadilan). Pada awalnya dikeluarkan Perma No.2 

Tahun 2003 yang ternyata pelaksanaan mediasi di pengadilan tidak efektif. Oleh karena itu Perma tersebut dirubah dengan Perma No.1 Tahun 2008. 2 Kriteria Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan pada Masyarakat Batak Muslim Tapanuli Bagian Selatan ???????????????????? ??????????????????? 268268268268268 A F KA R U N A Masyarakat Batak Muslim Tapanuli Bagian Selatan memiliki kriteria tersendiri dalam menentukan mediotor dalam menyelesaikan sengketa perkawinan sebagaimana telah tertuang pada pranata Tutur. Orang yang berhak menjadi mediotor dalam penyelesaian sengketa perkawinan harus memenuhi beberapa syarat berikut: a. 

Kompetensi, kemampuan, wawasan yang luas dalam bidang: 1. Pengetahuan tentang hukum adat yang berlaku dalam masyarakat, khususnya menyangkut proses penyelesaian sengketa perkawinan; 2. Akar permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak. b. Kebijaksanaan, kewibawaan dan ketokohan seseorang di tengah- tengah masyarakat. 

Kedua dasar di atas harus menjadi pertimbangan utama bagi keluarga, masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menunjuk seseorang untuk menjadi hakam. Jika kedua syarat di atas ada pada keluarga, maka mereka yang harus diutamakan sebagai hakam dan bukan orang lain di luar silsilah keluarganya. Pendapat di atas didukung oleh firman Allah dalam al-Qur'an Q.S. 

An Nisa/4: 35 berikut ini:” Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat’. 

Ayat di atas secara tegas menggunakan kata” ahlun” yang berarti kelompok yang berhak menerimanya, yakni kelompok yang memiliki kompetensi dan kemampuan dalam memegang amanat. Oleh karenanya penekanan dari “ ahlun ” adalah terletak pada kemampuan dan kopetensinya. Dalam Kamus Al Munawwir ditemukan kata “ ahlun” yang berarti: berhak, patut menerimanya. 

Sedangkan pengertian lain dari kata “ahlun” adalah famili, keluarga dan kerabat. 3 Keterangan tersebut menenjukkan bahwa pengertian “ ahlun” jika ditinjau dari terminologi memiliki dua pengertian, yakni: a) keahlian, b) keluarga atau kerabat dalam lingkungan masyarakat. 

Jadi sebenarnya, pertimbangan utama yang menjadi diangkatnya seseorang menjadi hakam adalah pertimbangan kemampuan dalam menguasai dan mengetahu prosedur penyelesaian sengketa perkawinan dengan menggunakan hukum adat dimana kedua mempelai berasal. Jika kompetensi semacam ini ada sama keluarga, maka mereka yang harus ???????????????????? ??????????????????? 269269269269269 Vol. 12 No. 

2 Desember 2016 diutamakan sebagai hakam dalam menyelesaikan sengketa keluarganya, karena mereka lebih mengerti sifat, karakter dan tingkah laku dari keluarganya yang bersengketa. Selain itu hakam tidak hanya sekedar cakap dan kompeten dalam memahami hukum adat setempat semata, namun ia juga merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam prosesi pelaksanaan pernikahan kedua mempelai yang sedang bersengketa pada masa lalu. 

Konsep ini harus dibuat secara tertulis dalam sebuah perjanjian pernikahan sebagaimana pembuatan dan penulisan ta‘lik talak , ketika pelaksanaan akad nikah dilangsungkan dan dibacakan bersamaan dihadapan wali, saksi dan para undangan. Sehingga, ketika sengketa perkawinan muncul, secara otomatis dilakukan mediasi berdasarkan hukum adat dimana pernikahan mereka dilangsungkan. 

Kalau proses pelaksanaan pernikahan dilangsungkan dengan menggunakan hukum adat tertentu, maka proses pelaksanaan penyelesaian sengketanya juga harus dilakukan melalui proses hukum adat yang sama. Frekuensi penggunaan hukum adat dalam pelaksanaan pernikahan, harus seimbang dengan prekuensi penggunaan hukum adat ketika melaksanakan penyelesaian sengketa perkawinan yang ada. Karena dengan cara ini, akan sulit bagi seseorang untuk melakukan kejahatan dalam rumah tangga, apalagi melakukan perceraian. 

Sebab, banyak hal dan jalan yang harus dilalui jika tetap menggunakan jalur adat dalam setiap penyelesaian sengketa pernikahan. Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa salah satu cara menyelesaikan perselisihan/persengketaan antara suami isteri, yaitu dengan jalan mengirim seorang hakam selaku “mediator” dari kedua belah pihak untuk membantu menyelesaikan perselisihan tersebut. 

Hakam yang dimaksudkan dalam al-Qur'an terdiri dari dua orang yang diambil atau dipilih masing-masing satu orang dari keluarga pihak suami isteri. Sedang hakam yang dirumuskan dalam penjelasan pasal 76 ayat (2) boleh dari pihak keluarga suami saja, atau dari pihak keluarga isteri saja, bahkan diperbolehkan hakam yang terdiri dari pihak lain. Namun demikian, maksud dan tujuan pembuat undang-undang bukanlah untuk menyingkirkan ketentuan Q.S 

An-Nisaa/4: 35, tetapi tujuannya agar rumusan ayat itu dapat dikembangkan menampung problema yang berkembang dalam kehidupan masyarakat dalam batas-batas acuan jiwa dan semangat yang terkandung di dalamnya. ???????????????????? ??????????????????? 270270270270270 A F KA R U N A Menyikapi dua macam pendapat di atas, peneliti mengambil pendapat jalan tengah bahwa hakam harus diangkat dari pihak masyarakat adat yang mengetahui seluk-beluk hukum adat setempat dimana keduanya melangsungkan pernikahan. 

Pendapat ini didasarkan pada Q.S. An Nisa/ 4: 35. Dalam ayat ini Allah SWT SWT telah memerintahkan bahwa jika dikhawatirkan ada persengketaan antara keduanya (suami isteri), maka kirimlah seorang hakam (mediator) dari keluarga laki-laki (min ahlihi) dan seorang hakam (mediator) dari keluarga perempuan (min ahliha). 

Istilah “ ahlun” dalam bahasa Arab adalah bisa diartikan sebagai penduduk yang memiliki aturan dan adat istiadat sendiri-sendiri sesuai kondisi, kebiasaan dan adat budaya yang berlaku di dalamnya. Oleh karenanya, utusan yang dikirim sebagai hakam dalam penyelesaian sengketa perkawinan adalah orang yang memiliki keahlian dalam penyelesaian sengketa perkawinan sesuai hukum adat yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dimana penganten itu melangsungkan pernikahan atau adat istiadat dimana penganten itu berada. 

Jika memang keahlian dalam penguasaan adat terdapat pada keluarga dari suami dan isteri, maka yang menjadi hakan adalah harus dari pihak keluarga mereka, karena akan lebih disegani, dihormati dan dipatuhi oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Sebaliknya, jika memang di antara kedua keluarga mereka tidak terdapat orang yang mampu memahami, mengetahui dan melaksanakan proses penyelesaian sengketa sesuai hukum adat yang berlaku, maka boleh diangkat pihak tokoh adat yang lain sebagai hakam dalam menyelesaikan sengketa perkawinan di antara mereka. 

Rina Yulfandi dan Sri Maharani MTV mengemukakan dalam bahwa melalui kodifikasi hukum adat dan formulasi mekanisme adat ke dalam struktur pemerintahan desa dapat memberikan payung hukum bagi penyelesaian sengketa secara informal. 4 Sistem Musyawarah dalam Pelaksanaan Mediasi Melalui Pranata Tutur dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan Pada Masyarakat Batak Muslim Tapanuli Bagian Selatan Dalam prinsip masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan, untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau untuk memutuskan suatu perkara dan permasalahan di tengah-tengah masyarakat, baik besar ???????????????????? ??????????????????? 271271271271271 Vol. 12 No. 

2 Desember 2016 maupun kecil, apalagi yang menyangkut adat dan agama, dapat diselesaikan melalui musyawarah. Tidak semua sengketa yang timbul dalam masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan, harus diselesaikan dalam musyawarah adat. Melainlan hanya sengketa yang sudah meng- ganggu kepentingan adatlah yang mesti diselesaikan lewat musyawarah adat. 

Banyak jenis sengketa yang timbul dalam masyarakat yang membutuhkan penyelesaiannya melalui musyawarah adat. Namun di antara sekian banyak sengketa yang ada, ternyata sengketa dalam bidang perkawinan juga sering diselesaikan melalui musyawarah adat. Masalah perkawinan dalam masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan adalah sesuatu yang sangat sakral dan sangat diagungkan. 

Oleh karenanya, masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan sangat serius menanggapi dan menyelesaikan setiap sengketa yang muncul dalam bidang perkawinan. Karena bila sengketa perkawinan dibiarkan tanpa diselesaikan dengan serius, maka masalah yang muncul adalah bukan hanya menyangkut masalah antara suami dan istri semata, melainkan bisa merambat kepada masalah keluarga kedua belah pihak, bahkan bisa melebar menjadi konflik antara suku dan desa. 

Sebagai bukti bahwa setiap sengketa perkawinan yang ada, walau sekecil apapun, selalu diselesaikan melalui musyawarah adat sebagai mana diatur dalam pranata Tutur yang terkandung dalam adat Dalihan na Tolu. Musyawarah dalam menyelesaikan sengketa perkawinan pada masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan memiliki beberapa tingkatan sesuai dengan status orang-orang yang ikut dalam sebuah musyawarah: a. Tahi Ungut-ungut (musyawarah keluarga). 

Tahi Ungut-ungut ini juga dinamakan dengan istilah Martahi Tot atau Tahi Unung-unung ni Sibahue. Dalam tingkatan ini musyawarah dilaksanakan antara suami dan istri. Kalau masalah belum bisa diselesaikan antara suami dan istri, maka musyawarah dihadiri oleh orang tua dan saudara kandung dari pihak suami, jika masalah bersumberdari suami. Dan jika masalah ber- sumber dari istri, maka musyawarah akan dihadiri oleh orang tua dan saudara kandung dari pihak istri. 

Dan kalau masalah juga belum selesai dengan cara seperti ini, maka musyawarah dilanjutkan dengan dihadiri oleh orang tua dan saudara kandung kedua belah pihak secara bersamaan. Kesemua cara ini dinamakan dengan Tahi Ungut-ungut. Kehadiran orang tua dalam mengikuti musyawarah Ungut-ungut ini ???????????????????? ??????????????????? 272272272272272 A F KA R U N A adalah ditentukan oleh jenis sengketa dan sumber munculnya sengketa; b. Tahi Dalihan na Tolu atau dikenal juga dengan istilah Martahi Sabagas. 

Dalam tingkatan ini, musyawarah dilaksanakan antara Mora, Kahanggi, dan Anak Boru. Musyawarah ini dilaksanakan, jika sengketa yang dimusyawarahkan dalam tingkatan pertama belum selesai, maka penyelesainnya dilanjutkan dalam musyawarah dalam tingkatan kedua ini. Umumnya sengketa yang dimusyawarahkan dalam tingkatan ini sudah bisa diselesaikan dengan baik. 

Adapun jenis sengketa perkawinan dan jenis tutur yang menghadiri penyelesaiannya adalah dpat dilihat dalam tabel 8: c. Tahi Godang Parsahutaon (Musyawarah besar dalam sebuah perkampungan). Musyawarah dalam tingkatan ini dihadiri oleh selain suami/istri, perwakilan dari kelompok Dalihan na Tolu, juga dihadiri oleh: Raja Pamusuk atau Raja Panusunan Bulung, tokoh adat, Harajaon, Hatobangon, Pisang Rahut, Ompu ni Kotuk, Orang Kaya; d. 

Tahi Godang Haruaya Mardomu Bulung (Musyawarah besar antara desa atau Luat yang berbatasan langsung). Musyawarah dalam tingkatan ini dihadiri oleh selain suami/istri, perwakilan dari kelompok Dalihan na Tolu, tokoh adat, Harajaon, Hatobangon, Pisang Rahut, Orang Kaya, juga dihadiri oleh Ompu Nikotuk, Hatobangon, Raja Panusunan Bulung dan Raja Torbing Balok. 

Keempat tingkatan musyawarah di atas merupakan tingkatan berjen- jang dan bersifat hirarkis yang harus dilalui secara berurutan. Jika terjadi persengketaan dalam bidang perkawinan, terlebih dahulu diselesaikan dalam musyawarah tingkatan pertama. Jika musyawarah dalam tingkatan ini dianggap masalah sudah selesai, maka tidak perlu lagi musyawarah dilanjutkan dalam tingkatan selanjutnya. 

Tetapi jika masalah atau sengketa belum selesai dalam musyawarah pada tingkatan yang pertama, maka dilanjutkan pada musyawarah tingkatan kedua, dan jika masalah atau sengketa belum juga bisa diselesaikan, maka dilanjutkan pada musyawarah dalam tingkatan yang keempat. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam table 9. Biasanya hasil keputusan yang dikeluarkan berdasarkan hasil musya- warah masyarakat Batak dengan hasil keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri adalah sangat berbeda di te- ngah-tengah masyarakat. 

Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 10: ???????????????????? ??????????????????? 273273273273273 Vol. 12 No. 2 Desember 2016 Tabel 10. Jawaban responden tentang persepsi masyarakat terhadap penyelesaian sengketa perkawinan dari hasil musyawarah yang diselenggarakan masyarakat Batak NO JAWABAN RESPONDEN JUMLAH (%) 1 Sangat Berterima 102 85 2 Biasa saja 13 10.83 3 Kurang berterima 5 4.17 4 Tidak berterima - Jumlah 120 100 Sumber: Data Primer 2009 Data di atas menunjukkan bahwa terdapat 85% responden menjawab bahwa hasil keputusan yang dikeluarkan berdasarkan hasil musyawarah dari masyarakat Batak adalah sangat berterima, dan terdapat 10.83% menjawab biasa saja dan 4.17% menjawab kurang berterima. 

Mayoritas masyarakat Batak lebih mempercayai penyelesaian sengketa perkawinannya melalui konsep tutur daripada diselesaikan melalui penga- dilan, karena mereka menganggap putusan yang dilahirkan berdasarkan hasil musyawarah adalah lebih membawa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa hal: a. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah adalah penyelesaian yang sudah lama dipertahankan sejak jaman nenek moyang dahulu; b. 

Para pihak yang bertindak sebagai pemutus adalah orang yang dihormati dan disegani karena mereka berasal dari keturunan raja, tokoh adat dan perwakilan dari keluarga Daliahan na Tolu; c. Penyelesaian sengketa berdasarkan musyawarah memiliki persyaratan dan prosedur yang sangat ketat, sehingga akar permasalahan bisa diketahui. Setelah itu baru diberikan putusan yang pantas kepada para pihak dengan disaksikan oleh seluruh masyarakat; d. 

Sanksi yang dijatuhkan atas hasil musyawarah adalah sanksi yang bersifat moral dengan tidak mengesampingkan sanksi perdata seperti ganti rugi, denda, pencabutan hak, pemutusan hubungan perkawinan dan lainnya. Pelaksanaan mediasi dengan menggunakan hukum adat telah banyak dilakukan di beberapa daerah lain di Indonesia diantaranya adalah disertasi ???????????????????? ??????????????????? 274274274274274 A F KA R U N A NO JENIS SENGKETA JENIS TUTUR YANG MENYELESAIKAN TEMPAT MARTAHI 1. Kawin Sumbang 1. Amang Boru 2. Ambou 3. Tulang 4. Nantulang 5. 

Mora, Kahanggi dan Anak Boru dari kedua belah pihak Bagas ni Tulang (rumah orang tua calon mempelai perempuan) 2 Kawin Sopar 1. Amang Boru 2. Ambou 3. Tulang 4. Nantulang 5. Mora, Kahanggi dan Anak Boru dari kedua belah pihak Bagas ni Tulang (rumah orang tua calon mempelai perempuan) 3 Kawin Mangalakkai 1. Aya 2. uma 3. Ompung (laki-laki/perempuan) 4. Abang 5. Angkang 6. Anggi/Iboto Bagas ni Aya/Uma 4 Kawin Marlojong 1. Amang Boru 2. Ambou 3. Tulang 4. Nantulang 5. 

Mora, Kahanggi dan Anak Boru dari kedua belah pihak Bagas ni Tulang (rumah orang tua calon mempelai perempuan) 5 Kawin Na Ditinggalkon 1. Amang Boru 2. Ambou 3. Tulang 4. Nantulang 5. Mora, Kahanggi dan Anak Boru dari kedua belah pihak Bagas ni Tulang (rumah orang tua calon mempelai perempuan) 6 Kawin Paoli Tangga na Buruk 1. Amang Boru 2. 

Ambou 3. Tulang 4. Nantulang 5. Mora, Kahanggi dan Anak Boru dari kedua belah pihak Bagas ni Tulang (rumah orang tua istri yang telah meninggal) 7 Kawin Maninian 1. Amang Boru 2. Ambou 3. Tulang 4. Nantulang Bagas ni Tulang (rumah orang tua calon mempelai perempuan) 8 Kawin Mangirit 1. Amang Boru 2. Ambou 3. Tulang 4. 

Nantulang Bagas ni Tulang (rumah orang tua calon mempelai perempuan) 9 Suami Melakukan Tindakan yang Menimbulkan Sengketa yang Bersifat Umum 1. Amang Boru 2. Ambou 3. Eda 4. Halak Bayo Bagas ni Amang Boru Tabel 8. Jenis Sengketa dan Jenis Tutur yang Menyelesaikan Sengketa Perkawinan ???????????????????? ??????????????????? 275275275275275 Vol. 12 No. 

2 Desember 2016 10 Istri Melakukan Tindakan yang Menimbulkan Sengketa yang Bersifat Umum 1. Tulang 2. Nantulang 3. Tunggane 4. Halak Bayo Bagas ni Tulang 11 Suami/Istri sama- sama bersalah 1. Amang Boru 2. Ambou 3. Eda 4. Halak Bayo 5. Tulang 6. Nantulang 7. Tunggane 8. Mora, Kahanggi dan Anak Boru Sopo Godang 12 Pembagian Harta Gono Gini 1. Tulang 2. Nantulang 3. Amang Boru 4. Ambou 5. 

Mora, kahanggi dan Anak Boru dari kedua belah pihak 6. Harajaon 7.Hatobangon Sopo Godang 13 Pengasuhan Anak 1. Tulang 2. Nantulang 3. Amang Boru 4. Ambou 5. Mora, kahanggi dan Anak Boru dari kedua belah pihak 6. Harajaon 7.Hatobangon Sopo Godang Tabel 9. Tingkatan musyawarah dan pesertanya NO TINGKATAN MUSYAWARAH PESERTA MUSYAWARAH KETERANGAN 1 Tahi Ungut-ungut (musyawarah keluarga). 

Tahi Ungut-ungut ini juga dinamakan dengan istilah Martahi Tot atau Tahi Unung-unung ni Sibahue 1. Suami isteri 2. Suami isteri dihadiri oleh orang tua dan saudara kandung dari pihak suami, jika masalah bersumber dari suami 3. Suami isteri dihadiri oleh orang tua dan saudara kandung dari pihak isteri, jika masalah bersumber dari isteri 4. 

Suami isteri dihadiri oleh orang tua dan saudara kandung kedua belah pihak secara bersamaan 2 Tahi Dalihan na Tolu atau dikenal juga dengan istilah Martahi Sabagas Suami isteri dihadiri Mora, Kahanggi, dan Anak Boru 3 Tahi Godang Parsahutaon Suami istri, perwakilan dari kelompok Dalihan na Tolu, juga dihadiri oleh: harajaon (Raja Pamusuk atau Raja Panusunan Bulung), Hatobangon (Pisang Rahut, Ompu ni Kotuk, Orang Kaya) 4 Tahi Godang Haruaya Mardomu Bulung Suami istri, perwakilan dari kelompok Dalihan na Tolu, juga dihadiri oleh: harajaon (Raja Pamusuk atau Raja Panusunan Bulung), Hatobangon (Pisang Rahut, Ompu ni Kotuk, Orang Kaya) dan Raja Torbing Balok ???????????????????? ??????????????????? 276276276276276 A F KA R U N A yang ditulis oleh Lalu Subardi bahwa Perkawinan merarik berpotensi menimbulkan bentuk-bentuk pelanggaran dalam norma adat sekaligus sengketa antara kedua belah pihak keluarga. 

Pelanggaran norma adat yang berpotensi muncul disebabkan oleh karena perbedaan pendapat menyangkut wali nikah, sudut pandang tentang proses pelaksanaannya, karena ketidaksepadanan, dan lain-lain. Cara-cara penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat sasak salah satunya adalah melalui mekanisme di luar pengadilan. Mufakat karma waris , setiap peristiwa perkawinan merarik pertama kali yang dilakukan adalah dengan memaklumkan peristiwa tersebut kepada keluarga. 

Ada pula melalui Krama Adat Kampung - Penghulu Kampung dimana kepala kampung mendatangi pihak-pihak yang bersengketa secara terpisah untuk mendengarkan kehendak masing-masing. Sedangkan penyelesaian melalui kepala desa (pemusungan) dimana ia memimpin acara pertemuan dan meminta para pihak yang bersengketa untuk menyampaikan kehendaknya. 

5 Hal yang sama juga dikemukakan oleh Marija Dalimunte bahwa tutur masyarakat adat Batak Angkola mengandung nilai-nilai ajaran Islam, di antaranya tentang pembinaan akhlak, keharusan menjaga hubungan yang harmonis antara anggota masyarakat, kewajiban saling menolong pada saat suka maupun duka, membina rasa kekeluargaan, mewujudkan persatuan, kebiasaan musyawarah dan tentang nilai perkawinan. 

6 KESIMPULAN Artikel ilmiah ini memiliki kontibusi dalam pengembangan Hukum Perkawinan di Indonesia terutama dalam bidang pelaksanaan mediasi yang benar, mulai dari: a) prosedur pelaksanaan mediasi, b) orang yang layak menjadi mediator, c) jenis-jenis sengketa yang layak dimediasi dan d) waktu yang tepat dalam melaksanakan mediasi. Jika keempat poin ini dapat dilaksanakan dengan benar akan dapat memberikan kontribusi dalam melakukan pencegahan perceraian di tengah-tengah masyarakat. 

Prosedur dan sistem pelaksanaan mediasi yang benar adalah tidak hanya semata- mata dengan menggunakan pendekatan legal formal semata, namun juga harus menggunakan beberapa disiplin ilmu lainnya, seperti Hukum Islam, Hukum Adat setempat, sehingga hasil mediasi dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa karena dirasa sesuai dengan cita-cita hukum dan perasaan hukum masyarakat. ???????????????????? ??????????????????? 277277277277277 Vol. 12 No. 2 Desember 2016 CATATAN AKHIR 1. 

Antara Sumut. 2012. “Kasus Perceraian Di Medan Didominasi Gugatan Istri.” http://www.antarasumut.com/kasus-perceraian-di-medan-di-dominasi- gugatan-istri/. Diakses pada tanggal, 24 Juli 2012; 2. Julianto, Muhammad, Masrukhin, dan Kholis Hayatuddin, Ahmad. 2016. “Dampak Perceraian dan Pemberdayaan Keluarga Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri.” Buana Gender. Vol. 1. (1). Surakarta: LP2M IAIN Surakarta, pp. 56. 3. M. 

Syaifuddin dan Turatmiah, Sri. 2012. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Gugat Cerai (Khulu`) di Pengadilan Agama Palembang.” Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, (2). Purwokwrto: Fakultas Hukum Universi- tas Jenderal Soedirman. 4. Jannah, Miftahul. 2013). “Mediasi dalam Perkara erceraian yang Dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama.” Jurnal Gloria Yuris, Vol. 1 (3). Pontianak: Universitas Tanjung Pura (Untan); 5. 

Alur penelitian yang menggunakan analisis dan deskripsi periksa Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, p. 36. Periksa juga Waluyo, Bambang. 1996. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika, p. 39. 6. Wijayanti, Asri dan Sofyan Achmad, Lilik. 2011. Strategi Penulisan Hukum, cet.1. Bandung: CV. Lubuk Agung; 7. Sudarsono. 2001. Pengantar Ilmu Hukum. cet. 3. Jakarta: PT Rineka Cipta, h. 267. 

Kalau Euber berpendapat bahwa pendekatan antropologias adalah suatu pendekatan secara menyeluruh yang dilakukan terhadap manusia., seperti penulisan tentang bagian dari sejarah manusia, lingkungan hidup dan kehidupan keluarga, pemukiman, segi ekonomi, politik, agama, gaya kesenian, bahasa dan lainnya; 8. Sadat Harahap, Anwar. 2013, “Eksistensi Tutur dalam Pelaksanaan Pernikahan Masyarakat Batak Angkola.” Jurnal Kultura. Vol. 3. (2). 

Medan: UMN Al Washliyah, p. 1367; 9. Warson Munawwir, Ahmad. 1997. Al Munawwir Kamus Arab – Indonesia. cet. 14. Suarabaya: Pustaka Progressif; 10. Hasil wawancara mendalam (FGD) dengan tokoh adat, tokoh agama dan perwakilan masyarakat adat Dalihan na Tolu di 3 (tiga) desa di Kabupaten Tapanuli Bagian Selatan, 15 Oktober 2015; 11. Mrs Komariah. 2012. “Analisis Yuridis Perma No.1 

Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Sebagai Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Proses Mediasi.” Legality: Jurnal Ilmiah Hukum. Vol. 20. (2). Malang: Universitas Muhammadiyah Malang; 12. Warson Munawwir, Ahmad, Op.Cit, Al Munawwir Kamus Arab – Indonesia; 13. Yulfandi, Rina dan maharani MTV, Sri. 2012. “Penyelesaian Sengketa Infor- mal, Akses Keadilan, Keadilan Formal.” Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12. (2). Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman; 14. 

Subardi, Lalu. 2011. “Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Norma Perkawinan ???????????????????? ??????????????????? 278278278278278 A F KA R U N A Adat Merarik dalam Masyarakat Hukum Adat Sasak.”Disertasi Doktor, Malang: Universitas Brawijaya; 15. Dalimunthe, Marija. 2010. 

“Nilai-nilai Islam dalam Tutur Masyarakat Adat Batak Angkola Tapanuli Bagian Selatan.” Tesis. Medan: IAIN Sumatera Utara, p. 13. 16. Julijanto, Muhammad, Masrukhin, Kholis Hayatuddin, Ahmad. 2016. “Dampak Perceraian dan Pemberdayaan Keluarga Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri.” Buana Gender, Vol. 1, (1). Surabaya: LP2M IAIN Surakarta, pp. 56;. DAFTAR PUSTAKA Dalimunthe, Marija. 2010. 

“Nilai-nilai Islam dalam Tutur Masyarakat Adat Batak Angkola Tapanuli Bagian Selatan.” Tesis, IAIN Sumatera Utara. Jannah, Miftahul. 2013. “Mediasi dalam Perkara erceraian yang Dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama.” Jurnal Gloria Yuris, Vol. 1 (3). Pontianak: Univer- sitas Tanjung Pura (Untan); Julijanto, Muhammad, Masrukhin, Kholis Hayatuddin, Ahmad. 2016. 

“Dampak Perceraian dan Pemberdayaan Keluarga Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri.” Buana Gender, Vol. 1, (1). Surakarta: LP2M IAIN Surakarta. Wijayanti, Asri dan Sofyan Achmad, Lilik. 2011. Strategi Penulisan Hukum, cet.1. Bandung: CV. Lubuk Agung; Warson Munawwir, Ahmad. 1997. Al Munawwir Kamus Arab – Indonesia. cet. 14. Suarabaya: Pustaka Progressif; Mrs Komariah. 2012. “Analisis Yuridis Perma No.1 

Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Sebagai Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Proses Mediasi.” Legality: Jurnal Ilmiah Hukum. Vol. 20. (2). Malang: Universitas Muhammadiyah Malang; M. Syaifuddin dan Turatmiah, Sri. 2012. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Gugat Cerai (Khulu`) di Pengadilan Agama Palembang.” Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, (2). 

Purwokwrto: Fakultas Hukum Universi- tas Jenderal Soedirman. Sadat Harahap, Anwar. 2013, “Eksistensi Tutur dalam Pelaksanaan Pernikahan Masyarakat Batak Angkola.” Jurnal Kultura. Vol. 3. (2). Medan: UMN Al Washliyah; Subardi, Lalu. 2011. “Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Norma Perkawinan Adat Merarik dalam Masyarakat Hukum Adat Sasak.”Disertasi Doktor, Universi- tas Brawijaya Sunggono, Bambang. 

2006. Metodologi Penelitian Hukum . Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. Yulfandi, Rina dan Maharani MTV, Sri. 2012. “Penyelesaian Sengketa Informal, Akses Keadilan, Keadilan Formal.” Jurnal Dinamika Hukum , Vol. 12. (2). Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman. 

INTERNET SOURCES:
-------------------------------------------------------------------------------------------
<1% - http://journal.umy.ac.id/index.php/afkaruna/article/view/2795/2675
<1% - http://www.daftarjurusan.id/2017/08/fakultas-programstudi-umn-Universitas-Muslim-Nusantara-ALWashliyah.html
1% - https://core.ac.uk/display/95198058
<1% - https://www.helpourmarriage.org/program_information/faq.cfm
<1% - http://www.academia.edu/12143461/BUNGA_RAMPAI_SERATUS_LIMAPULUH_TAHUN_KEKRISTENAN_DI_LUAT_ANGKOLA
<1% - https://sumsel.kemenag.go.id/files/sumsel/file/dokumen/PERKAWINANCAMPURANartikel.pdf
<1% - https://tommizhuo.wordpress.com/2014/12/13/hukum-perdata-pengertian-dasar-dasar-syarat-syarat-dan-larangan-dalam-perkawinan/
<1% - http://contohskripsi.idtesis.com/kumpulan-judul-contoh-skripsi-hukum-perdata.html/
1% - http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/buana-gender/article/download/71/53
<1% - http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/buana-gender/article/view/71
<1% - http://pengacaraperceraian.web.id/prosedur-cara-mengajukan-cerai-untuk-pihak-istri/
<1% - https://www.scribd.com/doc/131750758/PERCERAIAN-DI-LUAR-PENGADILAN-AGAMA-MENURUT-PERSPEKTIF-UNDANG-UNDANG-NOMOR-1-TAHUN-1974-DAN-KOMPILASI-HUKUM-ISLAM
<1% - https://lbhbuddhis.wordpress.com/2012/03/11/pp-91975-pelaksanaan-undang-undang-nomor-1-tahun-1974-tentang-perkawinan/
<1% - http://skripsimakalahtetia.blogspot.com/2016/04/skripsi-kedudukan-hukum-anak-akibat.html
<1% - https://small2live.files.wordpress.com/2010/03/kitab-undang-undang-hukum-perdata.pdf
<1% - http://aphiedmz.blogspot.com/2015/12/akad-nikah-melalui-telpon-dalam.html
<1% - https://www.scribd.com/doc/172674989/Makalah-ISBD
<1% - http://www.landasanteori.com/2015/09/putusnya-perkawinan-alasan-menurut.html
<1% - https://id.123dok.com/document/wyedjnez-pendayagunaan-sarana-mediasi-dalam-penyelesaian-perkara-malpraktik-medik-di-indonesia.html
<1% - https://zfadly.blogspot.com/2012/06/penyelesaian-sengketa-perbankan-syariah.html
3% - https://mafiadoc.com/silahkan-download-disini_59c12dc31723dde21069fc3c.html
<1% - http://gudangilmuhukum.blogspot.com/feeds/posts/default
<1% - http://rajawaligarudapancasila.blogspot.com/2015/10/adat-istiadat-dan-hukum-adat-serta.html
<1% - http://adiyatmagau.blogspot.com/
<1% - https://www.scribd.com/doc/7422782/Skripsi-hubungan-Motivasi-Belajar-Dengan-Hasil-Belajar-Siswa
<1% - http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/fileUpload/pengumuman/Lampiran%20-%20Undangan%20Peserta%20Seminar%20Usulan%20Penelitian%20-%20Medan%202015.pdf
<1% - https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/
<1% - http://aliciarischa.blogspot.com/2014/06/makalah-peran-dan-tugas-bidan-berdasar.html
<1% - http://hariansejarahku.blogspot.com/2012/
<1% - http://roufibnumuthi.blogspot.com/2012/11/hukum-dalam-perspektif-antropologi.html
<1% - https://bocahsastra.wordpress.com/2012/01/06/filsafat-hukum-sejarah-aliran-dan-pemaknaan/
<1% - https://basomadiong.wordpress.com/2012/07/25/modernisme-pemikiran-max-weber-mengenai-penelitian-hukum/
<1% - http://www.academia.edu/5519759/HUKUM_ADAT_LENGKAP
<1% - https://downloadilmiah.wordpress.com/2014/03/27/tesis-kenotariatan/
<1% - http://sipirok.net.composesite.com/
<1% - https://docplayer.info/73275177-Bab-v-analisis-hukum-terhadap-terhadap-realitas-peran-kantor-urusan-agama-dalam-upaya-pencegahan-perceraian-dini.html
<1% - https://akuntabilitasuinjkt.wordpress.com/2014/07/30/pengaruh-leverage-audit-tenure-audit-delay-dan-jumlah-dewan-direksi-terhadap-manajemen-laba/
<1% - https://www.scribd.com/document/382498996/1RekayasaMaterial-pdf
<1% - https://docplayer.info/79537238-Peranan-mediasi-dalam-rekonsiliasi-perselisihan-rumah-tangga-studi-di-pa-kota-tasikmalaya.html
<1% - http://caramengatasimasalahh.blogspot.com/2013/05/cara-mengatasi-masalah-dalam-keluarga.html
<1% - http://aliranim.blogspot.com/2012/04/taklik-talak-dalam-perspektif-islam.html
<1% - http://www.pa-mataram.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=431:ikrar-talak-harus-di-depan-sidang-pengadilan&catid=37:artikel&Itemid=87
<1% - https://aljurem.wordpress.com/2012/02/02/hak-dan-kewajiban-suami-istri-nusyuz-dan-syiqaq/
<1% - http://alfaqihhadits.blogspot.com/2011/08/agama-adalah-nasihat.html
<1% - http://kasmiasman1wtp.blogspot.com/2012/03/makalah-agama-khotbahtablikdakwah.html
<1% - https://www.scribd.com/document/353500197/Mendidik-Dan-Membimbing-Anak-Child-Guidance
<1% - https://beritagar.id/artikel/gaya-hidup/pillow-talk-sama-pentingnya-dengan-bercinta
<1% - https://alfitricaniago.wordpress.com/
<1% - http://wavekuliahonline.blogspot.com/2014/05/surat-nisa-ayat-34-tentang-kewajiban.html
<1% - https://www.scribd.com/doc/53244309/PERANAN-SUAMI-DALAM-MEMBINA
<1% - http://fhiqar.blogspot.com/2012/04/peranan-hukum-islam-di-indonesia.html
<1% - http://digilib.uinsby.ac.id/10794/8/Bab2.pdf
<1% - https://elkafilah.wordpress.com/category/fiqh-munakahat/
<1% - https://www.isaislamdankaumwanita.com/pernikahan/ajaran-islam-bagaimana-memukul-isteri
<1% - https://lunayahasna.wordpress.com/2012/07/30/batas-batas-hak-suami-dalam-memperlakukan-isteri-saat-nusyuz-dan-kemungkinan-sanksi-pidananya/
<1% - http://rindutulisanislam.blogspot.com/2015/06/tinjauan-masalah-poligami-menurut-agama.html
<1% - https://www.scribd.com/document/368899832/makalah-SIQAQ-NUSYUZ
<1% - http://rahmatalamsemesta.blogspot.com/2010/10/injil-sekarang-adalah-palsu-menurut.html
<1% - https://tafsirq.com/topik/An+Nisa+ayat+128
<1% - http://nuryahman-al-hidayah.blogspot.com/2011/05/ayat-alquran-berbicara-tentang-wanita.html
<1% - http://paringan.blogspot.com/2015/02/nusyuz-syiqoq-dan-hakamain-dalam.html
<1% - https://issuu.com/riaupos/docs/2018-06-03
<1% - https://owlcyber.wordpress.com/author/owlcyber/page/2/
<1% - https://issuu.com/jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id/docs/pdf_januari-juni_2010
1% - http://mulnur.blogspot.com/
<1% - http://riri-hoshizawa.blogspot.com/2011/
<1% - https://www.scribd.com/doc/39148388/Metafora-Dalam-Bahasa-Mandailing
<1% - http://www.readbag.com/eprints-undip-ac-id-15914-1-torop-eriyanto-sn
<1% - https://shintacintahukum.wordpress.com/2012/04/17/contoh-putusan-akhir-kasus-cerai/
<1% - https://forumduniahukumblogku.wordpress.com/2011/11/01/pemidanaan-terhadap-pelaku-poligami/
<1% - https://es.scribd.com/doc/207244405/LAMPIRAN-PERBUP-RKPD
<1% - http://bambangoyong.blogspot.com/2012/05/teori-hukum-dan-pandangan-tokoh.html
<1% - http://irwansyah-hukum.blogspot.com/2012/05/alternatif-penyelesaian-sengketa-di.html
<1% - https://docobook.com/jurnal-mjn-vol-2-no-2-2015indd-portal-garuda.html
<1% - http://melodi2022.blogspot.com/2015/03/hubungan-sosiolinguistik-dengan-ilmu.html
<1% - https://www.scribd.com/doc/164812608/Pengintegrasian-Lembaga-Mediasi-Dalam-Sengketa-Eksekusi
<1% - https://dsmlmdblog.blogspot.com/2015/08/cara-menghitung-dan-mengintepretasikan.html
<1% - http://www.academia.edu/4517858/Pengertian_Data
<1% - https://docplayer.info/59136164-Dalihan-natolu-role-in-traditional-marriage-portland-oregon-sekar-rose-country-village-of-sand-turtle-indragiri-upstream.html
<1% - http://pojokhukum.blogspot.com/2008/03/
<1% - http://ptkcontoh.blogspot.com/
<1% - https://www.scribd.com/document/138471244/Keadilan-Kemanfaatan-Dan-Kepastian-Hukum-Serta-Hubungan-Diantara-Ketiganya
<1% - http://rinahulfa01.blogspot.com/2013/11/makalah-tentang-uu-ite.html
<1% - https://issuu.com/waspada/docs/waspada__senin_8_februari_2010
<1% - https://mohdfajrin.blogspot.com/feeds/posts/default
<1% - http://sudiknoartikel.blogspot.com/2008/03/
<1% - http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-2668-BABI.pdf
<1% - https://issuu.com/swarakita2013/docs/swara_kita_20__januari_2017
<1% - https://radarpemilu.wordpress.com/category/kandidat/
<1% - https://infokudus.wordpress.com/2006/12/05/peran-mediator-dalam-penyelesaian-sengketa-perdata-2/
<1% - https://www.scribd.com/document/344506983/Materi-Kesimpulan-Perkara-Perdata
<1% - https://azanulahyan.blogspot.com/2017/11/pluralitas-masyarakat-indonesia.html
<1% - http://hanharsa.blogspot.com/2009/
<1% - http://docplayer.info/116000-Hukum-pertanahan-di-belanda-dan-indonesia.html
<1% - http://davidshutahaean.blogspot.com/
<1% - https://aljurem.wordpress.com/2012/02/02/perbedaan-antara-civil-law-common-law-dan-hukum-islam/
1% - http://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/download/1539/3999
<1% - http://majalaremaja.blogspot.com/2012/04/cara-cara-penyelesaian-sengketa.html
<1% - http://vinnna.blogspot.com/
<1% - http://siskom.undip.ac.id/program-studi/profil-2/tujuan-dan-keunggulan-program/
<1% - http://rangerwhite09-artikel.blogspot.com/2010/04/hukum-adat-dalam-perkembangan.html
<1% - http://lelyokvitasari.blogspot.com/2012/
<1% - https://pustakalegal.wordpress.com/materi/hukum-acara-pidana/
<1% - https://sartikahinata.wordpress.com/2013/02/15/kewajiban-berlaku-adil/
<1% - http://kucintaquran.blogspot.com/2012/04/
<1% - http://imronkuswandi.blogspot.com/2009/02/benarkah-allah-maha-mendengar-lagi-maha.html
<1% - https://satriopiningitmuncul.wordpress.com/
<1% - http://as-sadah.blogspot.com/2011/12/bunga-rampai-keutamaan-dzat-ahlulbait.html
<1% - http://konsultasi-hukum-online.com/2013/06/pembentukan-keluarga-menurut-alquran/
<1% - https://issuu.com/koranpagiwawasan/docs/wawasan_20170322
<1% - http://budaya-urangbanjar.blogspot.com/2013/04/budaya-adat-pernikahan-banjar.html
<1% - https://www.scribd.com/doc/58741876/hukum
<1% - http://pendidkanhot.blogspot.com/2013/09/kebudayaan-yang-berasal-dari-jawa-barat.html
<1% - https://muliadinur.wordpress.com/2008/03/25/mediasi-dalam-penyelesaian-sengketa-perceraian/
<1% - https://id-id.facebook.com/notes/wanda-hamidah/kembalikan-bumi-air-udara-dan-kekayaan-alam-yang-terkandung-di-dalamnya-untuk-ke/10150262186516104
<1% - https://issuu.com/epistema_institute/docs/working_paper_epistema_institute_05-2010
<1% - https://islami.co/bertaubat-dari-sikap-putus-asa-sebelum-datang-ajal-diterimakah/
<1% - https://akubelajarmengerti.blogspot.com/2012/01/
<1% - http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/Membangun%20Kultur%20Sekolah%20Berbasis%20Karakter.pdf
<1% - http://stitattaqwa.blogspot.com/2011/11/islam-masa-khulafaur-rasyidin.html
<1% - http://rocknrollstargaze.blogspot.com/2011/12/sejarah-bangsa-maluku.html
<1% - http://dhikikurnia.blogspot.com/2013/07/makalah-hukum-internasioanl-konflik.html
<1% - http://blackbox45.blogspot.com/2011/11/sistem-sosial-masyarakat-sasak-di-pulau.html
<1% - http://gubukhukum.blogspot.com/2013/08/murabahah-dalam-hukum-islam-dan-hukum.html
<1% - https://thomsonmartuaparulian.wordpress.com/
<1% - http://hariatyburhan.blogspot.com/2014/12/analisis-penataan-program-kawasan.html
<1% - http://www.academia.edu/12747378/QUO_VADIS_PENGADILAN_AGAMA_DALAM_PENYELESAIAN_SENGKETA_BISNIS_DAN_KEUANGAN_SYARIAH_DI_INDONESIA
<1% - http://sejarahsenidanbudaya.blogspot.com/2016/03/
<1% - https://dennylorenta.wordpress.com/2010/10/30/%e2%80%9cdalihan-natolu%e2%80%9d-falsafah-hidup-suku-batak-di-tengah-pluralisme-dan-globalisasi-budaya/
<1% - http://advokatsyaefullahhamid.blogspot.com/
<1% - http://beninghatiwanita.blogspot.com/2012/04/suka-duka-istri-ke-dua.html
<1% - https://damawisnu.files.wordpress.com/2009/10/download-kes.doc
<1% - http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/50728/Ilham%20Sadhi.pdf;sequence=1
<1% - https://zonasumut.com/2017/11/27/menurut-adat-mandailing-potong-kerbau-menandakan-horja-pesta-perkawinan-adat-mandailing-yang-besar/
<1% - http://baralekdi.blogspot.com/2011/02/sekilas-tentang-minangkabau.html
<1% - http://www.academia.edu/25772480/LAPORAN_PRAKTIKUM_PEMODELAN_OSEANOGRAFI_modelling_oceanography_
<1% - http://docplayer.info/53356869-Pelaksanaan-isbat-nikah-keliling-oleh-pengadilan-agama-kisaran-kabupaten-asahan-nurul-ilmiah-nim-hukum-islam-kelas-eksekutif.html
<1% - http://downloads-kumpulan-referensi-skripsi.blogspot.com/2013/06/analisis-pengaruh-motivasi-konsumen.html
<1% - http://rahmaneljunusi.blogspot.com/2008/
<1% - https://lawyersinbali.wordpress.com/2010/12/28/hukum-waris-dalam-hukum-adat-bali-dan-gender-dalam-pewarisan/
<1% - http://arvageoicp.blogspot.com/
<1% - http://irmadevita.com/2012/bagaimana-cara-mensertifikatkan-tanah-girik/
<1% - https://docplayer.info/67770773-Peranan-kerajaan-islam-di-nusantara-dalam-pelaksanaan-peradilan-islam-oleh-muhammad-siddiq-mh.html
<1% - http://opini-hukum.blogspot.com/feeds/posts/default
<1% - https://www.scribd.com/doc/312998134/Adat-Mandailing
<1% - https://muhammadaiz.wordpress.com/materi-hukum-perdata/
<1% - https://ferlianusgulo.wordpress.com/category/kuhperdata/
<1% - http://sejarahsukubatak.blogspot.com/feeds/posts/default
1% - https://prasetya.ub.ac.id/berita/Disertasi-Lalu-Sabardi-Penyelesaian-Sengketa-Perkawinan-Merarik-2151-id.pdf
<1% - https://issuu.com/waspada/docs/waspada__jumat_11_april_2014
<1% - https://sababjalal.wordpress.com/2011/11/03/page/2/
<1% - http://sabanhukum.blogspot.com/2012/04/makalah-pengantar-hukum-indonesia.html
<1% - https://issuu.com/z1606a/docs/ejurnal_1412_jurnal_konstitusi_volu
<1% - http://digilib.uin-suka.ac.id/view/subjects/hukum.html
<1% - http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/fileku/dokumen/5.%20Sri%20Turatmiyah.pdf
<1% - https://www.scribd.com/doc/170572491/Buku-Pedoman-Skripsi-FKIP-Unsyiah-2011
<1% - http://galaxyandromedha.blogspot.com/feeds/posts/default
<1% - https://arrrniti.blogspot.com/2016/03/makalah-ilmu-bantu-hukum_23.html
<1% - https://issuu.com/waspada/docs/waspada__kamis_3_april_2014-ok
<1% - http://plaw.nlu.edu.ua/article/view/70649
<1% - http://www.academia.edu/18156287/Jurnal_Dinamika_Hukum_Vol_8
<1% - http://nurulahda.blogspot.com/feeds/posts/default
<1% - http://rires2.umm.ac.id/download/jadwal_seminar_proposal_2015.xlsx